Membaca Sederet Target Ekonomi RI di 2027

PrakarsaWarga.Com – Presiden Prabowo hadir dalam Sidang Paripurna DPR. Dirinya menyampaikan sejumlah inisiatif saat berpidato tentang Pembicaraan Pendahuluan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027.
Dalam pidato tersebut, Prabowo menargetkan defisit berada pada kisaran 1,80-2,40% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini muncul berdasarkan proyeksi perhitungan pendapatan negara dengan rasio 11,82-12,40% PDB, sementara rencana belanja negara antara 13,62-14,80% PDB.

“Pendapatan negara dalam APBN 2027 kami targetkan mencapai kisaran 11,82-12,40% dari PDB kita. Untuk mendukung berbagai program prioritas dan program-program vital kita, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62-14,80% dari PDB kita. Dari sisi pembiayaan, defisit kita di 2027 akan kami jaga pada kisaran 1,80% sampai maksimal 2,40% PDB dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini,” ucap Prabowo, dikutip dari detikFinance.

Sementara itu, berkaca dari pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2026, pada 2027 nanti Prabowo menargetkan ekonomi RI akan tumbuh di kisaran 5,8-6,5%. Ia meyakini target ini dapat tercapai dengan diiringi strategi ekonomi serta kebijakan fiskal yang tepat dan berkelanjutan. Sementara itu terkait nilai tukar Rupiah, Prabowo akan mengusahakan di kisaran Rp 16.800-Rp 17.500 terhadap Dollar AS.

Salah satu hal yang diperhatikan publik saat Prabowo pidato adalah anjloknya IHSG ke level 6200. Merangkum detikFinance, turunnya IHSG ke level tersebut terjadi saat Presiden Prabowo Subianto tengah membahas tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA). Berdasarkan data RTI Business, IHSG melemah 2,25% ke level 6.227,41 pukul 11.19 WIB. Indeks saham berbalik arah setelah menguat lebih dari 1% ke level 6.459,55 sebelum pidato Prabowo disampaikan.

Terkait hal ini, Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA). dengan beleid tersebut, arus ekspor sejumlah komoditas strategis wajib dilakukan melalui BUMN yang dibentuk oleh pemerintah. Menurutnya, hal ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan ekspor Sumber Daya Alam termasuk menutup celah praktik pelarian devisa hasil ekspor (DHE) hingga kurang bayar pajak.

“Hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam,” kata Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Jelang petang nanti, detikSore akan membedah produk terbaru dari PT Pegadaian. Membaca kebutuhan publik soal solusi untuk antrean berhaji, PT Pegadaian menawarkan skema pembiayaan porsi haji. Melalui produk Arrum Haji, emas yang selama ini identik sebagai tabungan atau perlindungan nilai, berubah fungsi menjadi pintu masuk memperoleh nomor antrean. Skema ini menunjukkan bagaimana aset rumah tangga dipakai bukan hanya menjaga kekayaan, tetapi juga mengakses ibadah yang masa tunggunya semakin panjang.
Lalu bagaimana skemanya? Apa keunggulan produk ini dibandingkan dengan produk serupa? Simak diskusinya dalam detikSore!

“Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

 

  • Related Posts

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Koperasi Merah Putih Dapat Fasilitas Senilai Rp3 Miliar, Ini Rincian Dukungan dari Pemerintah

    Koperasi Merah Putih Dapat Fasilitas Senilai Rp3 Miliar, Ini Rincian Dukungan dari Pemerintah

    Jatim Alokasikan Rp2,6 Triliun untuk Infrastruktur, Jalan Desa hingga Rutilahu Jadi Fokus

    Jatim Alokasikan Rp2,6 Triliun untuk Infrastruktur, Jalan Desa hingga Rutilahu Jadi Fokus

    Rizky Billar Beri Ultimatum, Dana Rp 3,1 Miliar Diduga Digelapkan Orang Kepercayaan

    Rizky Billar Beri Ultimatum, Dana Rp 3,1 Miliar Diduga Digelapkan Orang Kepercayaan

    Rizky Billar Siap Tempuh Jalur Hukum Usai Dana Rp 3,1 Miliar Diduga Digelapkan Orang Terdekat

    Rizky Billar Siap Tempuh Jalur Hukum Usai Dana Rp 3,1 Miliar Diduga Digelapkan Orang Terdekat

    Nekat Jambret HP Anak di Bandung, Pasutri Mengaku Terdesak Masalah Ekonomi

    Nekat Jambret HP Anak di Bandung, Pasutri Mengaku Terdesak Masalah Ekonomi

    Pemerintah Tunda Pajak E-Commerce, Kemenkeu Tunggu Daya Beli Masyarakat Pulih

    Pemerintah Tunda Pajak E-Commerce, Kemenkeu Tunggu Daya Beli Masyarakat Pulih