Rina Putri
PrakarsaWarga.Com – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7). Sidang tersebut menjadi ajang evaluasi sekaligus penyamaan arah pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo memberikan apresiasi terhadap sejumlah capaian pelayanan publik pemerintah, termasuk kinerja BPOM yang dinilai terus berkembang melalui berbagai inovasi pelayanan.
BPOM saat ini menghadirkan beragam layanan strategis, mulai dari registrasi obat, produk biologi, notifikasi kosmetik, registrasi pangan olahan, obat tradisional, suplemen kesehatan, sertifikasi sarana produksi dan distribusi, persetujuan uji klinik, hingga penerbitan surat keterangan impor dan ekspor.
Berbagai layanan tersebut dinilai berperan penting dalam mendukung kemudahan berusaha sekaligus memastikan obat dan makanan yang beredar di Indonesia memenuhi standar keamanan, mutu, serta manfaat bagi masyarakat.
Transformasi digital menjadi salah satu langkah utama BPOM dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Digitalisasi proses bisnis, penyederhanaan regulasi berbasis risiko, hingga percepatan layanan perizinan terus dilakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien.
Selain mempermudah masyarakat dan pelaku usaha, inovasi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri obat dan makanan nasional tanpa mengurangi aspek perlindungan kesehatan masyarakat.
Komitmen BPOM dalam membangun sistem regulasi yang berkualitas juga mendapat pengakuan dunia. Indonesia berhasil memperoleh status WHO-Listed Authority (WLA), yang menandakan BPOM telah memenuhi standar internasional dalam menjalankan fungsi regulatori, mulai dari evaluasi produk, inspeksi, pengawasan, hingga pengambilan keputusan berbasis ilmiah.
Status tersebut memperkuat kepercayaan internasional terhadap sistem pengawasan obat di Indonesia sekaligus membuka peluang lebih besar bagi industri farmasi nasional untuk bersaing di pasar global.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan arahan Presiden menjadi dorongan bagi jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital.
Menurutnya, BPOM akan terus menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, adaptif, dan berstandar internasional. Di sisi lain, pengawasan terhadap obat dan makanan tetap menjadi prioritas utama guna menjaga kesehatan masyarakat.
Ke depan, BPOM akan terus memperkuat sistem digital, menyederhanakan proses bisnis, menerapkan regulasi berbasis risiko, serta meningkatkan tata kelola regulatori agar pelayanan publik semakin optimal.
Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung reformasi birokrasi, memperkuat daya saing industri nasional, dan memberikan pelayanan yang semakin berkualitas bagi masyarakat Indonesia.
