azel ginting
PrakarsaWarga.Com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memanggil Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Budi Awaludin untuk membahas sejumlah kebijakan transportasi, termasuk aturan ganjil genap dan pelaksanaan car free day (CFD).
Pramono mengatakan Budi akan menyampaikan hasil kajian dan perkembangan terkait kedua kebijakan tersebut.
“Kebetulan sore ini saya menerima Kadishub yang akan melaporkan beberapa hal, termasuk di dalamnya ganjil genap, kemudian car free day,” kata Pramono di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2026).
Menurut Pramono, setiap kebijakan yang dibuat Pemprov DKI harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia tidak ingin kebijakan hanya bersifat seremonial tanpa memberikan dampak nyata bagi warga Jakarta.
“Saya berharap apa pun yang nanti akan diputuskan, apakah itu ganjil genap ataukah car free day, itu adalah keputusan yang memberikan manfaat banyak bagi masyarakat,” ujarnya.
Pramono belum menjelaskan apakah aturan ganjil genap maupun CFD akan mengalami perubahan. Ia mengatakan keputusan tersebut masih menunggu hasil laporan dari Dishub DKI.
“Nanti saya lihat laporannya,” kata Pramono.
Dishub DKI Kaji Ulang Ganjil Genap
Sebelumnya, Dishub DKI Jakarta telah menggelar forum diskusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kebijakan ganjil genap. Kajian tersebut dilakukan setelah aturan pembatasan kendaraan itu berjalan selama sekitar 10 tahun.
Kepala Dishub DKI Budi Awaludin mengatakan masukan yang dihimpun mencakup dampak ganjil genap terhadap berbagai sektor, mulai dari ekonomi hingga lingkungan.
“FGD ganjil genap kemarin kan hanya meminta masukan masyarakat seperti apa. Memang perlu ada kajian lebih,” ujar Budi saat berada di kawasan CFD Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (27/9).
Dalam forum tersebut, muncul usulan agar penerapan ganjil genap dilonggarkan atau direlaksasi. Salah satu pertimbangannya berasal dari pelaku usaha yang menilai aturan tersebut berdampak terhadap aktivitas ekonomi.
“Misalkan dari para pelaku usaha minta direlaksasi,” kata Budi.
Namun, usulan tersebut juga mendapat perhatian dari sisi transportasi. Budi mengatakan sejumlah pakar menilai pelonggaran ganjil genap berpotensi meningkatkan kemacetan.
“Kalau misalkan ada relaksasi pasti akan menambah kemacetan lagi. Ini masih harus kita kaji lebih mendalam,” ujarnya.
Hasil kajian Dishub DKI selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan Pemprov DKI sebelum menentukan kebijakan terkait ganjil genap dan CFD.
