azel ginting
PrakarsaWarga.Com – Pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari pengelolaan anggaran hingga tata kelola penyalurannya. Penyesuaian dilakukan agar program prioritas tersebut berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memiliki pengawasan yang lebih kuat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa anggaran MBG berpotensi mengalami penyesuaian. Namun, pemerintah masih melakukan kajian lebih lanjut terkait strategi pembiayaan program tersebut untuk tahun berjalan.
Purbaya mengatakan pihaknya akan berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang untuk melihat kebutuhan anggaran serta strategi pelaksanaan MBG ke depan.
“Saya mau ketemu Kepala BGN minggu-minggu ini, mau lihat seperti apa akhirnya strateginya untuk tahun ini. Tapi yang jelas kemungkinan ada penurunan,” ujar Purbaya usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara.
Anggaran MBG Masih Dikaji Pemerintah
Terkait kabar adanya pemangkasan anggaran MBG hingga puluhan triliun rupiah, Purbaya belum memberikan angka pasti. Pemerintah masih menghitung kebutuhan riil program berdasarkan kondisi pelaksanaan di lapangan.
Sebelumnya, muncul informasi mengenai rencana penghematan anggaran MBG sekitar Rp40 triliun. Dari pagu awal yang mencapai Rp335 triliun, anggaran program tersebut disebut telah mengalami penyesuaian menjadi sekitar Rp268 triliun.
Namun, pemerintah menegaskan keputusan akhir terkait besaran anggaran masih menunggu hasil evaluasi dan pembahasan bersama pihak terkait.
Saat ditanya mengenai kemungkinan penggunaan dana pendidikan untuk mendukung MBG, Purbaya menyebut skema tersebut seharusnya tidak terjadi dan akan dilakukan pengecekan lebih lanjut.
Kemenkeu Perkuat Pengawasan Dana MBG
Untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan, Kementerian Keuangan juga menyiapkan langkah pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Purbaya menyebut pegawai Kemenkeu di daerah akan dilibatkan untuk melakukan pemantauan terhadap pertanggungjawaban keuangan SPPG secara berkala.
Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah memiliki kendali terhadap penggunaan anggaran serta memastikan dana MBG benar-benar digunakan sesuai tujuan program.
Tata Kelola MBG Akan Dibenahi
Selain aspek anggaran, pemerintah juga fokus memperbaiki sistem pelaksanaan MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah sedang menyusun sejumlah langkah perbaikan setelah menemukan beberapa kendala di lapangan.
Beberapa persoalan yang menjadi perhatian pemerintah antara lain:
- Potensi penyalahgunaan program.
- Penentuan lokasi penerima manfaat yang perlu diperbaiki.
- Ketersediaan SPPG di sejumlah daerah.
Zulkifli Hasan menyampaikan pemerintah membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk menyelesaikan pembenahan sebelum melaporkan hasilnya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, perbaikan tata kelola diperlukan agar program MBG dapat berjalan lebih transparan, efektif, dan sesuai sasaran.
BGN Evaluasi Data Penerima MBG
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan salah satu fokus utama evaluasi adalah memastikan validitas data penerima manfaat.
Pemerintah ingin memastikan jumlah penerima MBG yang saat ini mencapai puluhan juta orang benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Evaluasi mencakup siapa saja yang menjadi prioritas penerima, wilayah mana yang harus didahulukan, serta kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan gizi.
Selain validasi data, BGN juga akan memperkuat sistem pertanggungjawaban SPPG melalui digitalisasi. Sistem digital dinilai dapat meningkatkan transparansi dan mempermudah proses pengawasan penggunaan anggaran.
Skema Insentif SPPG Ikut Ditinjau
BGN juga melakukan evaluasi terhadap skema insentif bagi SPPG. Selama ini, besaran insentif dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan perbedaan kapasitas layanan masing-masing SPPG.
Ada SPPG yang melayani jumlah penerima lebih sedikit dengan wilayah distribusi yang dekat, sementara SPPG lain harus melayani lebih banyak penerima dengan jangkauan wilayah yang lebih luas.
Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan skema insentif yang lebih proporsional agar pelaksanaan MBG berjalan lebih optimal di berbagai daerah.
Dengan berbagai langkah evaluasi tersebut, pemerintah berharap program Makan Bergizi Gratis dapat semakin tertata, memiliki pengelolaan anggaran yang baik, serta mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat penerima.
