azel ginting
PrakarsaWarga.Com – Pemerintah tengah menghitung ulang skema anggaran untuk mendukung rencana pendidikan gratis mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri (PTN).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan anggaran pendidikan akan dievaluasi dan dilakukan redesign agar dapat mendukung peningkatan kualitas sekaligus memenuhi arahan pemerintah terkait pendidikan gratis.
Anggaran Pendidikan Capai Rp820 Triliun pada 2027
Suahasil menjelaskan anggaran pendidikan setiap tahun dialokasikan sebesar 20% dari total APBN.
Pada 2026, anggaran pendidikan disebut mencapai sekitar Rp769 triliun. Jumlah tersebut diproyeksikan meningkat menjadi sekitar Rp820 triliun pada 2027.
Namun, pemerintah belum mengungkap berapa anggaran yang secara khusus akan dialokasikan untuk menjalankan rencana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi.
Menurut Suahasil, yang sedang dilakukan adalah menyusun ulang desain anggaran pendidikan, termasuk melihat pembagian anggaran antara pemerintah pusat, daerah, serta kementerian dan lembaga.
Anggaran Pendidikan Bakal Didesain Ulang
Suahasil mengatakan pemerintah mendapat arahan untuk melakukan redesign terhadap anggaran pendidikan.
Redesign tersebut dilakukan untuk melihat kembali bagaimana anggaran pendidikan yang besar dapat digunakan secara lebih optimal dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
“Ini diberi arahan, lakukan redesign. Tujuannya memperkuat kualitas pendidikan,” ujar Suahasil setelah mengikuti rapat mengenai pendidikan gratis di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Dana BOS dan PIP Jadi Bagian Skema Pendidikan Dasar
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan pemerintah akan memperkuat pemanfaatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk pendidikan dasar dan menengah.
Menurutnya, sekolah negeri pada dasarnya sudah tidak memungut biaya pendidikan. Mulai tahun ini, dana BOS juga diberikan untuk seluruh murid.
Sementara itu, PIP ditujukan bagi murid yang berasal dari keluarga tidak mampu.
Dana BOS dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan sekolah, seperti biaya operasional, pembayaran guru non-ASN, perbaikan ringan, hingga mendukung kegiatan ekstrakurikuler.
Bagaimana dengan Program MBG?
Dalam pembahasan anggaran pendidikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi salah satu komponen yang saat ini menggunakan anggaran besar dan menyasar anak sekolah.
Ketika ditanya apakah anggaran MBG akan disesuaikan untuk mendukung pendidikan gratis, Suahasil tidak memberikan jawaban spesifik.
Ia hanya mengingatkan bahwa MBG juga merupakan program yang diberikan kepada anak sekolah.
Pemerintah Masih Hitung Skema Kuliah Gratis
Untuk pendidikan tinggi, skemanya masih dalam tahap perhitungan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pemerintah sedang menganalisis berbagai sumber pendapatan perguruan tinggi negeri.
Perhitungan tersebut mencakup pendapatan dari Uang Kuliah Tunggal (UKT), jalur mandiri, serta sumber pendapatan lainnya.
Menurut Brian, beberapa perguruan tinggi juga memiliki pendapatan pascasarjana yang selama ini turut membantu membiayai program sarjana.
Karena itu, skema pendidikan tinggi gratis membutuhkan perhitungan yang lebih menyeluruh agar kebutuhan pembiayaannya dapat diketahui.
Ada Tim Khusus untuk Menghitung Kebutuhan Anggaran
Brian mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menghitung kapasitas fiskal yang tersedia dari APBN.
Pemerintah juga membentuk tim khusus yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk menghitung kembali kebutuhan anggaran pendidikan tinggi gratis.
Hasil perhitungan tersebut diharapkan dapat diperoleh dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan.
Perhitungan itu nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan tahapan serta opsi pembiayaan pendidikan tinggi.
Pendidikan Gratis Masih dalam Tahap Penyusunan Skema
Rencana pendidikan gratis dari sekolah dasar hingga PTN saat ini masih membutuhkan penyusunan skema anggaran yang lebih rinci.
Pemerintah akan mengevaluasi struktur anggaran pendidikan, memperhitungkan kapasitas APBN, serta melihat sumber pendanaan yang sudah berjalan seperti BOS, PIP, UKT, dan pendapatan perguruan tinggi lainnya.
Dengan proses tersebut, pemerintah diharapkan dapat menentukan desain pembiayaan dan tahapan pelaksanaan pendidikan gratis berdasarkan kemampuan fiskal yang tersedia. (RFA)
