Rina Putri
PrakarsaWarga.Com – Indonesia kembali menunjukkan peran strategisnya dalam percaturan ekonomi dunia melalui keikutsertaan pada Pertemuan Sherpa G20 di Washington DC, Amerika Serikat. Dalam forum yang digelar di bawah Presidensi Amerika Serikat tersebut, Indonesia mendorong lahirnya reformasi ekonomi global yang lebih inklusif, adil, dan mampu menjawab tantangan geopolitik serta perlambatan ekonomi dunia.
Di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan hanya mencapai 3,1 persen akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan berbagai tantangan energi, delegasi Indonesia hadir sebagai jembatan antara kepentingan negara maju dan negara berkembang.
Dalam pembahasan *Trade Working Group*, Indonesia menekankan pentingnya menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih adil. Salah satu fokus yang disampaikan adalah komitmen pemerintah dalam memberantas praktik kerja paksa melalui implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2026.
Sherpa G20 Indonesia sekaligus Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Edi Prio Pambudi*, mengatakan Indonesia telah mengambil langkah nyata dengan membatasi impor produk yang berasal dari praktik kerja paksa serta meratifikasi konvensi dasar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).
Selain isu ketenagakerjaan, forum G20 juga membahas persoalan ketahanan pangan global, kelebihan kapasitas produksi, hingga upaya memperkuat akses energi di negara berkembang. Para anggota G20 mendukung pendanaan proyek Liquefied Petroleum Gas (LPG) sebagai bagian dari transisi energi yang dinilai lebih realistis dan mampu memperluas akses energi bersih bagi masyarakat.
Tak hanya itu, Indonesia juga aktif dalam *Innovation Working Group* dengan membawa isu tata kelola kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Pemerintah menegaskan bahwa perkembangan teknologi AI harus memberikan manfaat bagi seluruh negara dan tidak menciptakan kesenjangan digital baru.
Indonesia mengusulkan agar negara berkembang dilibatkan sebagai penyusun bersama (co-author) dalam penyusunan standar global AI. Langkah tersebut dinilai penting agar regulasi yang dibentuk tetap fleksibel dan tidak menjadi hambatan baru, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain AI, Indonesia turut mempromosikan pengembangan sistem pembayaran QR lintas negara guna menekan biaya transaksi bagi pekerja migran dan pelaku UMKM yang melakukan transaksi internasional. Pemerintah juga mengajak negara-negara G20 memperkuat kerja sama dalam memberantas penipuan investasi berbasis aset kripto yang semakin marak.
Pada jalur pembahasan *Finance Track, Indonesia kembali mendorong penyederhanaan proses investasi melalui pembentukan **Debottlenecking Task Force*. Namun, penyederhanaan regulasi tersebut tetap harus memperhatikan aspek perlindungan sosial dan lingkungan.
Di bidang pengelolaan utang, Indonesia mendukung peningkatan transparansi melalui skema *Common Framework* bersama Paris Club. Pemerintah juga meminta adanya kepastian waktu dalam penyelesaian utang antara kreditur bilateral maupun swasta agar proses restrukturisasi berjalan lebih efektif.
Partisipasi aktif Indonesia dalam Pertemuan Sherpa G20 menjadi bukti komitmen pemerintah untuk terus memperjuangkan kebijakan ekonomi global yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat dunia. Sikap tersebut sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang konsisten mendorong kerja sama internasional yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
