SPMB 2026 Mataram: Lima SMA Negeri Kekurangan Pendaftar, Dikpora Siapkan Langkah Pemerataan Siswa

PrakarsaWarga.Com – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 tingkat SMA di Kota Mataram menunjukkan adanya perbedaan jumlah peminat antar sekolah. Jika sejumlah sekolah unggulan dipenuhi calon peserta didik sejak awal pendaftaran, beberapa SMA negeri lainnya masih mengalami kekurangan pendaftar.

Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga (Dikpora) Nusa Tenggara Barat (NTB), Samsul Hadi, menyebut terdapat lima SMA negeri di Kota Mataram yang masih membutuhkan tambahan siswa baru. Sekolah tersebut yakni SMAN 7 Mataram, SMAN 8 Mataram, SMAN 9 Mataram, SMAN 10 Mataram, dan SMAN 11 Mataram.

Menurut Samsul, kelima sekolah tersebut masih memiliki daya tampung yang tersedia dan dapat menjadi pilihan bagi calon siswa yang belum memperoleh sekolah dalam proses SPMB 2026.

“Kami tidak bisa memenuhi semua keinginan orang tua untuk masuk di sekolah yang mereka inginkan saja,” kata Samsul saat dikonfirmasi, Kamis (9/7/2026).

Dikpora NTB kini mengarahkan calon peserta didik yang belum mendapatkan sekolah untuk memilih SMA negeri yang masih memiliki kuota kosong. Penempatan siswa akan mempertimbangkan jarak tempat tinggal agar sesuai dengan wilayah domisili.

“Kalau ada anak yang belum mendapatkan tempat, akan kami arahkan ke sekolah yang masih tersedia. Kami lihat alamat domisilinya, kemudian diarahkan ke sekolah terdekat,” jelas Samsul.

SMA Favorit Penuh Sejak Awal Pendaftaran

Berbeda dengan lima sekolah tersebut, sejumlah SMA negeri yang selama ini menjadi favorit masyarakat Kota Mataram justru mengalami lonjakan pendaftar. Sekolah seperti SMAN 1 Mataram, SMAN 2 Mataram, dan SMAN 5 Mataram disebut telah memenuhi kuota penerimaan siswa baru.

Dikpora memastikan sekolah-sekolah yang sudah penuh tidak dapat menambah jumlah siswa karena kapasitas ruang belajar telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fenomena ini menunjukkan masih adanya persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit dan sekolah yang berada di luar pusat kota. Padahal, pemerintah daerah menilai seluruh SMA negeri memiliki standar pendidikan yang sama dan terus melakukan peningkatan kualitas.

Dikpora Siapkan Program Pemerataan Kualitas Sekolah

Untuk mengurangi kesenjangan jumlah peminat, Dikpora NTB berencana memberikan perhatian khusus kepada sekolah yang masih kekurangan siswa. Program intervensi akan dilakukan agar sekolah-sekolah tersebut semakin diminati masyarakat.

Samsul berharap ke depan tidak ada lagi anggapan mengenai sekolah unggulan dan sekolah pinggiran. Pemerataan kualitas pendidikan menjadi salah satu fokus agar seluruh SMA negeri di Kota Mataram memiliki daya tarik yang seimbang.

“Lima sekolah ini akan menjadi perhatian melalui berbagai program intervensi dari Dinas Dikpora,” pungkas Samsul.

Dengan adanya kebijakan pemerataan siswa dan peningkatan mutu sekolah, pemerintah berharap pelaksanaan SPMB di tahun-tahun mendatang dapat berjalan lebih seimbang tanpa terjadi penumpukan peminat hanya pada sekolah tertentu.

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Koperasi Merah Putih Dapat Fasilitas Senilai Rp3 Miliar, Ini Rincian Dukungan dari Pemerintah

Koperasi Merah Putih Dapat Fasilitas Senilai Rp3 Miliar, Ini Rincian Dukungan dari Pemerintah

Jatim Alokasikan Rp2,6 Triliun untuk Infrastruktur, Jalan Desa hingga Rutilahu Jadi Fokus

Jatim Alokasikan Rp2,6 Triliun untuk Infrastruktur, Jalan Desa hingga Rutilahu Jadi Fokus

Rizky Billar Beri Ultimatum, Dana Rp 3,1 Miliar Diduga Digelapkan Orang Kepercayaan

Rizky Billar Beri Ultimatum, Dana Rp 3,1 Miliar Diduga Digelapkan Orang Kepercayaan

Rizky Billar Siap Tempuh Jalur Hukum Usai Dana Rp 3,1 Miliar Diduga Digelapkan Orang Terdekat

Rizky Billar Siap Tempuh Jalur Hukum Usai Dana Rp 3,1 Miliar Diduga Digelapkan Orang Terdekat

Nekat Jambret HP Anak di Bandung, Pasutri Mengaku Terdesak Masalah Ekonomi

Nekat Jambret HP Anak di Bandung, Pasutri Mengaku Terdesak Masalah Ekonomi

Pemerintah Tunda Pajak E-Commerce, Kemenkeu Tunggu Daya Beli Masyarakat Pulih

Pemerintah Tunda Pajak E-Commerce, Kemenkeu Tunggu Daya Beli Masyarakat Pulih