azel ginting
PrakarsaWarga.Com – Perbedaan cara menyikapi kritik kembali menjadi perhatian setelah dua pernyataan dari tokoh berbeda muncul dalam waktu berdekatan. Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, KH Hasan Abdullah Sahal, sama-sama berbicara mengenai kritik, tetapi dari sudut pandang yang berbeda.
Pernyataan tersebut muncul dalam dua agenda pada September 2026. Presiden Prabowo menyampaikan tanggapannya terhadap kritik sejumlah pihak dalam acara puncak HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN), Jumat, 18 September 2026.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menggunakan ungkapan yang cukup keras ketika menanggapi kritik dari pihak yang disebutnya sebagai pakar. Presiden menilai sebagian kritik telah melewati batas dan mengarah pada tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta.
Sehari setelahnya, Sabtu, 19 September 2026, KH Hasan Abdullah Sahal menyampaikan pesan mengenai kepemimpinan dalam peringatan 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor yang turut dihadiri Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat negara.
KH Hasan menekankan bahwa seorang pemimpin harus siap menerima kritik. Bahkan, ia menyatakan dirinya layak diprotes apabila kehidupannya sudah jauh melebihi kehidupan para santri yang dipimpinnya.
Kritik dan Tanggung Jawab Pemimpin
Kedua pernyataan tersebut memiliki konteks yang berbeda. Presiden berbicara dalam situasi ketika pemerintah menghadapi kritik yang dinilai tidak tepat atau bahkan mengandung tuduhan. Sementara itu, KH Hasan menempatkan kritik sebagai bagian dari evaluasi moral terhadap seorang pemimpin.
Meski demikian, kemunculan kedua pernyataan dalam waktu berdekatan membuka ruang pembahasan mengenai bagaimana seorang pemimpin seharusnya merespons kritik.
Tidak semua kritik otomatis benar. Seorang pakar pun dapat melakukan kesalahan dalam membaca data atau menarik kesimpulan. Karena itu, pemerintah maupun pihak yang menjadi sasaran kritik memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan menyampaikan data pembanding.
Namun, posisi seorang kepala negara membuat setiap pernyataan memiliki dampak yang lebih luas. Pernyataan Presiden tidak hanya dipandang sebagai pendapat pribadi, tetapi juga berkaitan dengan kewibawaan dan otoritas jabatan yang dimilikinya.
Dalam komunikasi politik, pilihan kata dari seorang pejabat publik dapat memengaruhi cara masyarakat melihat suatu persoalan. Kritik yang seharusnya menjadi bahan perdebatan mengenai data dan kebijakan dapat bergeser menjadi persoalan mengenai siapa yang menyampaikan kritik tersebut.
Kritik Sebaiknya Dijawab dengan Data
Persoalan utama bukan sekadar apakah sebuah pernyataan terdengar keras atau tidak. Yang lebih penting adalah bagaimana perbedaan pendapat tersebut diuji secara terbuka.
Jika sebuah kritik dianggap keliru, bantahan dapat disampaikan melalui data dan argumentasi. Apabila terdapat tuduhan yang dianggap tidak benar, bagian yang keliru juga dapat dijelaskan secara spesifik sehingga masyarakat dapat menilai berdasarkan informasi yang tersedia.
Cara seperti itu membuat ruang publik tetap berada pada perdebatan substansi, bukan sekadar saling memberi label.
Pesan KH Hasan Abdullah Sahal tentang kesiapan seorang pemimpin menerima kritik juga dapat dilihat dalam konteks tersebut. Kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan kewenangan untuk mengambil keputusan, tetapi juga kesediaan untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan membuka ruang evaluasi.
Pada akhirnya, kritik memang tidak selalu menyenangkan. Namun, kritik dapat menjadi sarana untuk menguji kebijakan, memperbaiki kesalahan, dan memastikan kekuasaan tetap memiliki mekanisme pengawasan.
Bagi seorang pemimpin, kemampuan mendengar kritik bukan berarti harus menerima semua kritik sebagai kebenaran. Yang dibutuhkan adalah kemampuan memilah, menjawab dengan argumentasi, dan tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menilai.
Sebab, kekuasaan yang kuat bukan hanya terlihat dari kemampuan mengambil keputusan, tetapi juga dari kesediaan mempertanggungjawabkan keputusan tersebut di hadapan publik.
