azel ginting
PrakarsaWarga.Com – Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghasilkan 12 rekomendasi strategis yang ditujukan bagi umat, bangsa, dan negara. Rekomendasi tersebut mencakup berbagai isu penting, mulai dari penguatan ekonomi syariah, reformasi pendidikan, pengembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), ketahanan keluarga, dukungan terhadap Palestina, hingga pencegahan perilaku LGBTQ.
Dalam dokumen Taujihat Amanat untuk Umat, Bangsa, dan Negara yang dipublikasikan melalui MUI Digital pada Selasa (28/7/2026), hasil kongres disebut sebagai panduan untuk menjawab tantangan nasional dan global melalui pendekatan yang berlandaskan nilai agama, konstitusi, serta kepentingan bangsa.
Dorong Ekonomi Syariah Jadi Pilar Pembangunan Nasional
Salah satu rekomendasi utama KUII VIII adalah mendorong pemerintah menjadikan Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Syariah sebagai fondasi utama pembangunan nasional.
Kongres mengusulkan sejumlah langkah konkret, di antaranya pembentukan Danantara Syariah, penguatan koperasi, UMKM, dan pesantren sebagai pilar ekonomi rakyat, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu, reformasi agraria, perlindungan aset negara, dan penguatan kedaulatan teknologi juga dinilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Danantara Syariah diharapkan menjadi pusat pengembangan investasi dan bisnis syariah yang mampu meningkatkan daya saing umat sekaligus mempersiapkan Indonesia menghadapi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.
Penguatan Pendidikan Berbasis Karakter
Di bidang pendidikan, KUII VIII menekankan perlunya pembaruan sistem pendidikan nasional dengan menempatkan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sebagai fondasi utama.
Kongres juga mendorong agar pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi keagamaan Islam mendapat posisi yang setara dalam sistem pendidikan nasional. Selain itu, kesejahteraan guru agama, dosen, kiai, ustaz, dan tenaga pendidik keagamaan dinilai perlu memperoleh perhatian yang sama dengan tenaga pendidik di sekolah umum.
Penguasaan AI dan Teknologi Jadi Prioritas
Dalam rekomendasinya, KUII menilai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi syarat penting bagi kedaulatan bangsa.
Indonesia didorong untuk bertransformasi dari pengguna menjadi pengembang teknologi melalui penguatan riset nasional, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan terhadap ilmuwan dan peneliti dalam negeri.
Kongres juga menyoroti pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI). Pemerintah didorong membangun tata kelola AI dan kedaulatan digital yang berlandaskan nilai agama, Pancasila, dan etika agar masyarakat terlindungi dari penyebaran hoaks, manipulasi digital, eksploitasi data, hingga penyalahgunaan teknologi.
Rekomendasi Pencegahan Perilaku LGBTQ
Salah satu poin yang mendapat perhatian dalam hasil kongres adalah pencegahan dan penanggulangan perilaku LGBTQ.
KUII mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 yang memasukkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter dalam kebijakan pertahanan nasional. Kongres juga mendorong pemerintah dan DPR untuk membahas Rancangan Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang sebagaimana direkomendasikan dalam forum tersebut.
Menurut kongres, upaya tersebut perlu dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan pemerintah, organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, keluarga, dan masyarakat.
Ketahanan Keluarga Jadi Fondasi Bangsa
KUII VIII juga menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan keluarga sebagai dasar pembangunan nasional.
Rekomendasi tersebut mencakup penguatan pendidikan karakter, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas pengasuhan berbasis nilai agama, serta penyediaan layanan pendampingan bagi masyarakat yang menghadapi persoalan sosial dan moral.
Kongres menekankan bahwa pendekatan yang dilakukan harus mengedepankan dakwah yang penuh hikmah, kasih sayang, penghormatan terhadap martabat manusia, serta menghindari segala bentuk perundungan dan diskriminasi.
Perkuat Persatuan Umat dan Etika Berbangsa
Dalam rekomendasi lainnya, KUII menegaskan pentingnya menjaga persatuan umat Islam melalui musyawarah, dialog, toleransi, dan penguatan komunikasi antarlembaga Islam.
MUI diposisikan sebagai wadah pemersatu umat yang memiliki peran strategis dalam membangun ukhuwah sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi Islam di Indonesia.
Selain itu, kongres juga mendorong pembentukan sistem peradilan etika dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat sebagai bagian dari penguatan moral nasional.
Palestina Tetap Jadi Perhatian Utama
Isu Palestina menjadi salah satu agenda penting dalam hasil Kongres Umat Islam Indonesia VIII.
Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi Digital, KH Masduki Baidlowi, menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina merupakan amanat konstitusi, nilai kemanusiaan, serta ajaran Islam.
Menurutnya, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk menentang segala bentuk penjajahan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Ia menilai kondisi yang dialami rakyat Palestina saat ini merupakan persoalan kemanusiaan yang membutuhkan perhatian dunia internasional. Karena itu, dukungan terhadap Palestina dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap keadilan dan hak asasi manusia yang bersifat universal.
Melalui 12 rekomendasi tersebut, KUII VIII berharap seluruh elemen umat Islam, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dapat bersinergi dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan, berakhlak, berdaya saing, serta mampu menjawab tantangan masa depan.
Rina Putri
