azel ginting
PrakarsaWarga.Com – Membahas sistem ekonomi suatu negara biasanya identik dengan istilah kapitalisme, sosialisme, ekonomi pasar, ekonomi campuran, hingga ekonomi komando. Namun, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh sistem yang digunakan. Cara seorang pemimpin mengarahkan seluruh kekuatan ekonomi juga memiliki pengaruh besar.
Dalam praktiknya, terdapat berbagai gaya kepemimpinan ekonomi. Ada pemimpin yang berperan seperti konduktor, menyelaraskan berbagai pelaku ekonomi. Ada yang bertindak seperti panglima, menggabungkan seluruh sumber daya nasional dalam sebuah strategi besar. Ada pula yang memilih pendekatan komando, dengan keputusan yang lebih terpusat dan instruksi yang cepat.
Tiga pendekatan tersebut dapat disebut sebagai Ekonomi Konduktor, Ekonomi Panglima, dan Ekonomi Komando*. Ketiganya bukan sistem atau ideologi ekonomi, melainkan cara sebuah pemerintahan mengelola dan mengarahkan pembangunan.
Ekonomi Konduktor, Negara sebagai Pengarah
Dalam sebuah orkestra, konduktor tidak memainkan seluruh alat musik. Tugasnya adalah memastikan setiap pemain menjalankan perannya secara harmonis sehingga menghasilkan pertunjukan yang selaras.
Konsep serupa dapat diterapkan dalam perekonomian. Dalam model **Ekonomi Konduktor**, pemerintah tidak harus menjadi pemain utama di semua sektor. Pemerintah lebih berperan mengatur arah dan menciptakan lingkungan agar dunia usaha, masyarakat, BUMN, koperasi, pemerintah daerah, perguruan tinggi, investor, serta lembaga keuangan dapat berkembang secara bersamaan.
Instrumen yang digunakan bukan hanya anggaran negara. Pemerintah juga mengandalkan regulasi, insentif, koordinasi kebijakan, diplomasi ekonomi, serta kepastian hukum dan investasi.
Tujuannya bukan memperbesar dominasi pemerintah, tetapi meningkatkan kemampuan seluruh pelaku ekonomi agar dapat bergerak menuju tujuan nasional yang sama.
Sejumlah pemimpin dunia pernah memperlihatkan karakter kepemimpinan seperti ini. Bill Clinton, misalnya, menggabungkan kebijakan fiskal dengan perkembangan teknologi yang mendorong pertumbuhan sektor swasta Amerika Serikat. Tony Blair memadukan kebijakan berbasis pasar dengan investasi pada pendidikan dan pelayanan publik. Sementara Angela Merkel dikenal mampu menjaga keseimbangan antara pemerintah, industri, pekerja, dan pemerintah daerah dalam mempertahankan kekuatan industri Jerman.
Dalam konteks Indonesia, pemerintahan Soeharto pada periode tertentu juga memperlihatkan pendekatan orkestrasi pembangunan. Namun, model tersebut kemudian menghadapi berbagai persoalan, termasuk perubahan lingkungan geopolitik dan geoekonomi serta berkembangnya praktik ekonomi kroni.
Ekonomi Panglima, Menyatukan Kekuatan Nasional
Berbeda dengan konduktor, seorang panglima memiliki tanggung jawab lebih luas untuk mengintegrasikan berbagai kekuatan agar mencapai tujuan strategis.
Dalam perspektif ekonomi, Ekonomi Panglima melihat pembangunan sebagai proyek nasional yang membutuhkan keterpaduan berbagai sektor. Kebijakan fiskal, moneter, industri, pendidikan, pangan, energi, teknologi, infrastruktur, hingga diplomasi harus saling mendukung.
Orientasinya bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dalam satu atau dua tahun, tetapi membangun kekuatan ekonomi yang mampu bertahan dalam jangka panjang.
Pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan industri strategis, stabilitas politik, serta konsistensi kebijakan menjadi bagian dari strategi yang saling berkaitan.
Indonesia pernah menjalankan pembangunan dengan karakter seperti ini pada era Soeharto. Berbagai program seperti pembangunan pertanian, swasembada pangan, industrialisasi, pembangunan infrastruktur, pendidikan dasar, pelayanan kesehatan, hingga stabilitas ekonomi ditempatkan dalam kerangka pembangunan nasional.
Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pendekatan pembangunan juga memperlihatkan sejumlah unsur serupa melalui pengelolaan fiskal, penguatan kelembagaan, pembangunan infrastruktur, serta perluasan perlindungan sosial.
Di tingkat global, Lee Kuan Yew di Singapura dan Deng Xiaoping di China juga menunjukkan bagaimana pendidikan, industri, perdagangan, investasi, teknologi, dan pembangunan nasional dapat diarahkan dalam sebuah strategi besar.
Ekonomi Komando Mengutamakan Kecepatan
Model ketiga adalah Ekonomi Komando. Dalam pendekatan ini, keputusan ekonomi lebih banyak ditentukan melalui instruksi langsung dari pusat kekuasaan.
Keunggulan utama model ini adalah kecepatan dalam mengambil keputusan. Ketika menghadapi kondisi darurat, krisis, perang, pandemi, atau persoalan yang membutuhkan mobilisasi besar-besaran, pendekatan komando dapat membantu pemerintah bergerak lebih cepat.
Namun, pendekatan tersebut juga memiliki risiko. Jika terlalu sering digunakan, ketergantungan terhadap instruksi pusat dapat mengurangi ruang bagi kreativitas birokrasi, dunia usaha, maupun masyarakat dalam mencari solusi.
Dalam sejarah Indonesia, Soekarno pada masa tertentu menggunakan pendekatan yang lebih bercorak komando, termasuk dalam kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda.
Pada era Joko Widodo, pembangunan infrastruktur dalam skala besar juga menunjukkan karakter kepemimpinan yang menekankan percepatan eksekusi kebijakan.
Sementara itu, sejumlah agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan pendekatan mobilisasi yang kuat melalui program-program strategis seperti Danantara, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Patriot Bond, pengembangan kawasan investasi, hingga kebijakan terkait transfer ke daerah.
Apakah pendekatan tersebut nantinya berkembang menjadi model ekonomi yang semakin bercorak komando atau justru bergerak menuju pola yang lebih kolaboratif dan orkestratif, masih akan terlihat melalui perkembangan kebijakan pemerintah ke depan.
Tidak Ada Satu Model yang Selalu Tepat
Ketiga gaya kepemimpinan ekonomi tersebut sebenarnya tidak harus dipertentangkan.
Dalam kondisi normal, pemerintah membutuhkan kemampuan sebagai konduktor untuk menyatukan berbagai kepentingan dan potensi ekonomi. Untuk pembangunan jangka panjang, dibutuhkan perspektif seorang panglima yang mampu menyusun strategi nasional secara menyeluruh.
Namun, ketika negara menghadapi keadaan luar biasa, kemampuan mengambil keputusan secara komando juga diperlukan.
Persoalan muncul apabila satu pendekatan digunakan untuk menghadapi semua situasi. Komando yang terlalu dominan dapat menghambat kreativitas. Sebaliknya, koordinasi tanpa arah strategis berisiko membuat pembangunan kehilangan fokus.
Begitu pula visi besar tanpa kemampuan eksekusi hanya akan menghasilkan banyak rencana tanpa hasil nyata.
Indonesia Membutuhkan Kepemimpinan Ekonomi yang Adaptif
Indonesia kini menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Transformasi digital, perkembangan kecerdasan buatan, perubahan iklim, ketegangan geopolitik, serta persaingan rantai pasok global membuat pemerintah harus mampu menyesuaikan strategi.
Karena itu, Indonesia tidak harus memilih satu model secara mutlak. Kepemimpinan ekonomi yang dibutuhkan justru adalah kemampuan menggunakan ketiganya sesuai kondisi.
Menjadi konduktor ketika harus menyatukan berbagai pelaku ekonomi. Menjadi panglima ketika menyusun strategi pembangunan nasional. Dan menjadi komandan ketika keadaan membutuhkan keputusan cepat.
Pada akhirnya, keberhasilan ekonomi bukan diukur dari seberapa besar negara mengendalikan pasar atau seberapa bebas pasar bekerja. Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan pemerintah dan seluruh pelaku ekonomi menciptakan pertumbuhan yang produktif, pemerataan yang lebih adil, serta daya saing nasional yang semakin kuat.
Konduktor menciptakan harmoni, panglima membangun kekuatan, sedangkan komandan menghadirkan kecepatan. Kepemimpinan ekonomi yang matang adalah kemampuan mengetahui kapan masing-masing peran harus digunakan.
