Rina Putri
PrakarsaWarga.Com – Pemerintah terus memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas akses layanan keuangan masyarakat.
Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui penyelenggaraan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, pada 24–26 September 2026.
Kegiatan tersebut menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, otoritas terkait, pelaku industri teknologi finansial, hingga berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan sinergi antarlembaga, inovasi teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam agenda tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penguatan ekonomi digital membutuhkan fondasi perekonomian nasional yang kuat dan mampu menghadapi berbagai perubahan.
Ia menyebut perekonomian Indonesia tumbuh 5,45 persen pada semester pertama 2026. Sementara itu, inflasi nasional berada pada level 3,19 persen.
“Ekonomi digital Indonesia pada 2025 diperkirakan mendekati USD100 miliar dan diproyeksikan mencapai USD180–340 miliar pada 2030,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Rabu (30/9/2026).
Potensi tersebut menunjukkan semakin besarnya peran ekonomi digital dalam aktivitas ekonomi nasional. Pemerintah pun terus mendorong perluasan penggunaan layanan digital agar manfaat transformasi teknologi dapat dirasakan secara lebih luas.
Salah satu indikatornya terlihat dari perkembangan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. Hingga kini, QRIS telah digunakan oleh 65,77 juta pengguna dan lebih dari 44 juta merchant.
Digitalisasi juga terus diperluas ke lingkungan pemerintah daerah. Ekosistem digital telah berkembang di 518 wilayah pemerintahan daerah, sementara penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui transaksi nontunai mencapai Rp165 triliun pada semester pertama 2026.
Menurut Airlangga, pemerataan infrastruktur komunikasi tetap menjadi faktor penting agar transformasi digital tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Pemerintah bersama Bank Indonesia juga mendorong konektivitas berbasis satelit yang saat ini telah menjangkau 269 wilayah. Selain itu, pemanfaatan *Kartu Kredit Indonesia (KKI)* terus dikembangkan untuk memperluas digitalisasi transaksi pemerintah sekaligus mendukung pelaku usaha, termasuk UMKM.
“Pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia oleh pemda dan K/L sudah bisa dipakai di e-katalog nasional mulai Oktober 2026,” kata Airlangga.
Perluasan transaksi digital tersebut diharapkan dapat memberikan dampak terhadap efisiensi layanan pemerintah, produktivitas ekonomi, serta iklim investasi di Indonesia.
Di sisi lain, perkembangan digitalisasi juga berjalan beriringan dengan peningkatan inklusi keuangan. Berdasarkan survei OJK 2026 yang dikutip dalam keterangan tersebut, indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.
Pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau *artificial intelligence (AI)*, juga semakin berkembang dalam berbagai layanan digital, salah satunya untuk mendukung proses verifikasi otomatis.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai program untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi. Dukungan tersebut mencakup pemberian insentif hingga program pertukaran talenta teknologi dengan mitra internasional.
Melalui FEKDI 2026 dan berbagai program pendukung lainnya, pemerintah menargetkan ekosistem ekonomi dan keuangan digital Indonesia terus berkembang secara inklusif. Kolaborasi antara pemerintah, regulator, industri, dan masyarakat menjadi salah satu kunci agar transformasi digital dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian nasional.
