Rina Putri
PrakarsaWarga.com — Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Zulkifli Hasan (Zulhas), mendorong penyederhanaan regulasi dan tata kelola perdagangan karbon di Indonesia.
Menurut Zulhas, aturan yang lebih sederhana tetap harus dibarengi dengan sistem yang kredibel. Dengan begitu, hasil pengurangan emisi dapat diukur, memiliki nilai ekonomi, sekaligus membuka peluang pembiayaan bagi berbagai proyek hijau.
Zulhas menyampaikan hal tersebut saat berbicara di hadapan lebih dari 20 CEO dalam High Level and CEO Forum on Low-Emission Rice and Sustainable Agriculture yang menjadi bagian dari rangkaian United Nations General Assembly (UNGA) ke-81 dan NY Climate Week 2026 di New York, Amerika Serikat.
Ia juga menyinggung perkembangan perdagangan karbon melalui bursa. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memperbarui ketentuan perdagangan karbon melalui bursa, termasuk aturan terkait pencatatan unit karbon dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
Zulhas mengatakan penyederhanaan tata kelola diperlukan agar peluang ekonomi dari penurunan emisi bisa semakin terbuka. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan minat investor terhadap proyek-proyek rendah emisi di Indonesia.
Dorong Pertanian Rendah Emisi
Di sektor pangan, pemerintah melihat pengembangan budidaya padi rendah emisi sebagai salah satu peluang investasi hijau.
Zulhas mengatakan Indonesia tidak hanya ingin memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga mendorong praktik pertanian yang lebih efisien dalam penggunaan sumber daya dan menghasilkan emisi lebih rendah.
Untuk memperluas penerapannya, pemerintah menilai dibutuhkan dukungan teknologi, pembiayaan, kepastian pasar, serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh petani.
Investasi Pengolahan Sampah
Selain pertanian, pemerintah juga membuka peluang investasi hijau di sektor persampahan.
Zulhas menyebut fasilitas pengolahan sampah dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap tempat pembuangan akhir (TPA). Pengolahan tersebut juga berpotensi menghasilkan energi maupun nilai ekonomi lainnya.
Menurutnya, persoalan sampah di Indonesia perlu segera ditangani. Salah satu pendekatan yang didorong pemerintah adalah waste to energy, yaitu mengolah sampah menjadi sumber energi.
Karena itu, investasi hijau di sektor persampahan ditempatkan sebagai salah satu prioritas pemerintah.
Potensi Blue Carbon
Sektor kelautan juga menjadi bagian dari agenda investasi hijau Indonesia. Pemerintah mendorong pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir.
Salah satu peluang yang disoroti adalah pengembangan blue carbon atau karbon biru yang berkaitan dengan ekosistem pesisir dan laut.
Pertemuan dengan para pemimpin perusahaan di New York tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperkenalkan berbagai peluang investasi hijau kepada calon mitra internasional.
Zulhas menekankan bahwa program aksi iklim perlu diterjemahkan menjadi proyek yang konkret. Proyek tersebut, menurutnya, harus memiliki lokasi yang jelas, pelaksana, kebutuhan pendanaan, indikator keberhasilan, serta manfaat bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Zulhas turut memaparkan perkembangan sektor pangan Indonesia dan berbagai agenda untuk menjaga keberlanjutan sektor tersebut.
Pemerintah ingin memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang membuka peluang kerja sama di bidang ketahanan pangan, pengurangan emisi, dan investasi hijau.
azel ginting
