Rina Putri
PrakarsaWarga.com — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menawarkan skema insentif berbasis pasar karbon untuk menarik lebih banyak investor ke proyek-proyek hijau di Indonesia. Tawaran tersebut disampaikan dalam forum bisnis di New York, Amerika Serikat, yang menjadi bagian dari rangkaian United Nations General Assembly (UNGA) ke-81 dan NY Climate Week 2026.
Dalam forum High Level and CEO Forum on Low-Emission Rice and Sustainable Agriculture, Zulhas bertemu dengan lebih dari 20 CEO dan pelaku usaha. Ia menyampaikan bahwa proyek yang mampu menekan emisi berpeluang memberikan nilai ekonomi tambahan bagi investor.
Menurut Zulhas, mekanisme tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk membuat investasi hijau semakin menarik sekaligus membantu Indonesia memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk aksi iklim.
Pemerintah menawarkan sejumlah peluang investasi yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Tiga sektor yang menjadi perhatian utama adalah pangan, persampahan, dan kelautan.
Di sektor pangan, peluang investasi diarahkan pada pengembangan budidaya padi rendah emisi. Program ini diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan sekaligus mendorong praktik pertanian yang lebih hemat sumber daya dan ramah lingkungan.
Zulhas mengatakan penerapan pertanian rendah emisi membutuhkan dukungan teknologi, pembiayaan, kepastian pasar, serta manfaat ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh petani.
Sementara itu, sektor persampahan menjadi peluang investasi lainnya. Pemerintah mendorong pembangunan fasilitas pengolahan sampah yang dapat mengurangi beban tempat pembuangan akhir sekaligus menghasilkan energi maupun nilai ekonomi.
Salah satu konsep yang didorong adalah waste to energy, yakni pemanfaatan sampah untuk menghasilkan energi. Pemerintah menilai investasi pada sektor ini penting untuk membantu menangani persoalan sampah di Indonesia.
“Indonesia menghadapi kedaruratan sampah yang harus segera diatasi, salah satunya melalui waste to energy. Oleh karenanya Pemerintah Indonesia mendorong investasi hijau sektor sampah sebagai prioritas,” ujar Zulhas dalam keterangan tertulis, Rabu (30/9/2026).
Adapun di sektor kelautan, pemerintah melihat peluang melalui pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, termasuk pengembangan blue carbon atau karbon biru. Investasi di bidang ini diharapkan dapat mendukung perlindungan ekosistem pesisir sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Sebagai Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Zulhas juga menekankan pentingnya penyederhanaan regulasi dan penguatan tata kelola perdagangan karbon.
Menurutnya, kerangka perdagangan karbon yang kredibel diperlukan agar hasil penurunan emisi dapat diukur, memiliki nilai ekonomi, dan pada akhirnya mampu menarik pembiayaan dari investor.
Pemerintah juga menyoroti perkembangan perdagangan karbon melalui bursa. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memperbarui ketentuan terkait perdagangan karbon, termasuk aturan mengenai pencatatan unit karbon dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
Zulhas mengajak perusahaan dan investor global untuk melihat langsung peluang proyek hijau di Indonesia. Pemerintah ingin investasi tersebut tidak hanya berorientasi pada penurunan emisi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pesan yang dibawa pemerintah ialah bahwa aksi iklim harus dapat diterjemahkan menjadi proyek nyata: memiliki lokasi, pelaksana, kebutuhan pendanaan, ukuran keberhasilan, dan manfaat bagi masyarakat,” kata Zulhas.
Dalam kesempatan yang sama, Zulhas menyampaikan perkembangan transformasi sistem pangan Indonesia melalui pidato bertajuk Indonesia’s Food System Transformation.
Ia menegaskan bahwa Indonesia ingin menghubungkan agenda ketahanan pangan, pengurangan emisi, dan investasi berkelanjutan. Pertemuan dengan para pelaku usaha di New York menjadi salah satu kesempatan pemerintah untuk memperluas kerja sama dan mencari mitra investasi bagi proyek-proyek hijau di dalam negeri.
azel ginting
