azel ginting
PrakarsaWarga.Com – Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,2 triliun untuk program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada tahun 2026. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan dana tersebut harus benar-benar berdampak pada peningkatan mutu pendidikan, bukan sekadar terserap secara administrasi.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan BOSP tidak diukur dari besarnya anggaran yang digunakan, melainkan dari perubahan nyata terhadap kualitas pembelajaran, perkembangan guru, dan hasil belajar peserta didik.
BOSP Reguler dan Kinerja Punya Fungsi Berbeda
Dana BOSP 2026 dibagi menjadi dua skema utama, yakni BOSP Reguler dan BOSP Kinerja.
BOSP Reguler difokuskan untuk mendukung kebutuhan operasional sekolah agar proses belajar mengajar berjalan lancar. Sementara itu, BOSP Kinerja diberikan kepada satuan pendidikan tertentu sebagai dukungan tambahan untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan.
Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat kualitas pembelajaran melalui program revitalisasi sekolah dan penyediaan Papan Interaktif Digital (PID) sebagai bagian dari transformasi pendidikan berbasis teknologi.
Empat Data Jadi Acuan Penggunaan Dana BOSP
Fajar meminta seluruh sekolah menggunakan pendekatan berbasis data dalam menyusun program dan memanfaatkan dana BOSP.
Ada empat indikator utama yang harus menjadi dasar pengambilan kebijakan di sekolah, yaitu:
- Rapor Pendidikan
- Hasil asesmen sekolah
- Tes Kemampuan Akademik (TKA)
- Data perkembangan lulusan
Keempat data tersebut diharapkan menjadi landasan dalam menyusun program peningkatan mutu sekaligus mengukur efektivitas penggunaan anggaran.
Menurutnya, sekolah sebaiknya tidak memulai perencanaan dari daftar belanja, tetapi dari analisis terhadap kebutuhan dan permasalahan yang benar-benar terjadi.
BOSP Kinerja Bukan Dana Bonus
Kemendikdasmen mengingatkan bahwa BOSP Kinerja bukan merupakan dana tambahan yang dapat digunakan secara bebas.
Dana tersebut diprioritaskan untuk mendukung:
- Penguatan literasi dan numerasi.
- Digitalisasi pembelajaran.
- Peningkatan tata kelola sekolah.
- Pengembangan kualitas proses belajar mengajar.
Pemerintah berharap setiap rupiah yang digunakan mampu memberikan manfaat nyata bagi peserta didik dan meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.
Papan Interaktif Digital Harus Optimalkan Pembelajaran
Dalam kesempatan yang sama, Fajar juga menyoroti pentingnya pemanfaatan Papan Interaktif Digital (PID).
Ia menegaskan perangkat tersebut tidak boleh hanya menjadi pelengkap fasilitas sekolah, tetapi harus dimanfaatkan untuk memperkuat metode pembelajaran, meningkatkan kreativitas guru, serta mendukung proses belajar yang lebih interaktif.
Dapodik Harus Selalu Akurat
Kemendikdasmen juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Data yang akurat akan menjadi dasar penyaluran anggaran sehingga bantuan dapat diterima sekolah yang benar-benar berhak. Sebaliknya, data yang tidak diperbarui berpotensi menyebabkan anggaran salah sasaran.
Karena itu, sekolah, pemerintah daerah, komite sekolah, hingga masyarakat diminta bersama-sama menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan data pendidikan.
Kepala Sekolah Masih Butuh Pendampingan
Fajar mengakui kemampuan kepala sekolah dalam merencanakan program dan mengelola keuangan masih menjadi tantangan di sejumlah daerah.
Sebagai tindak lanjut, Kemendikdasmen mulai membentuk Fasilitator Daerah (Fasda) yang bertugas mendampingi sekolah dalam mengelola dana BOSP secara efektif.
Di Jawa Barat, misalnya, sebanyak 80 calon Fasilitator Daerah telah disiapkan untuk mendampingi sekolah yang tergabung dalam 208 gugus belajar.
Para fasilitator diharapkan tidak hanya menyampaikan aturan, tetapi juga membantu sekolah menghubungkan data, perencanaan, proses pembelajaran, pengawasan, hingga evaluasi hasil sehingga kualitas pendidikan terus meningkat.
