azel ginting
PrakarsaWarga.Com – Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di kisaran 5 persen dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Ketua Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI Tifatul Sembiring menyoroti adanya tekanan terhadap daya beli masyarakat di tengah pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Tifatul, pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak hanya terlihat dalam indikator makroekonomi, tetapi juga dirasakan secara langsung oleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Daya beli riil masyarakat sedang melemah dan ini berdampak langsung pada penurunan omzet pelaku UMKM. Ditambah lagi, lonjakan inflasi harga kebutuhan pokok serta maraknya serbuan produk impor murah kian menekan industri dalam negeri,” ujar Tifatul dalam keterangan tertulis, Rabu (2/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Tifatul dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Dinamika Daya Beli Masyarakat dan Alternatif Kebijakan” yang membahas sistem keuangan negara, perekonomian nasional, dan kesejahteraan sosial. Kegiatan tersebut digelar Badan Pengkajian MPR RI di Depok, Jawa Barat.
Ekonomi Tumbuh, Daya Beli Justru Tertekan
Dalam forum tersebut, Tifatul mengakui sejumlah indikator menunjukkan perekonomian nasional masih tumbuh positif.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tercatat 5,61 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi secara kumulatif pada semester I 2026 mencapai 5,45 persen.
Namun, angka tersebut menurut Tifatul perlu dibaca secara lebih mendalam. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi yang positif belum otomatis berarti seluruh masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan.
Ia melihat adanya kondisi yang tidak sepenuhnya sejalan antara pertumbuhan ekonomi dengan daya beli masyarakat. Di satu sisi ekonomi nasional tetap tumbuh, tetapi di sisi lain sebagian masyarakat menghadapi tekanan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Selain daya beli, Tifatul juga menyoroti tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang berada di kisaran Rp17.700 per dolar AS, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), serta kondisi masyarakat rentan yang membutuhkan perlindungan lebih kuat.
Pendapatan Masyarakat Masih Rendah
Tifatul juga mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan masih terdapat sekitar 22,93 juta penduduk dengan pendapatan sekitar Rp700 ribu per bulan.
Sementara itu, sebagian besar masyarakat masih memiliki pendapatan di bawah Rp1,5 juta per bulan.
Kondisi tersebut dinilai dapat mempersempit ruang masyarakat untuk memenuhi kebutuhan di tengah kenaikan harga barang dan jasa.
“Bahkan ada kajian pakar yang menyebutkan sekitar 10 juta penduduk kelas menengah mengalami penurunan kelas karena kenaikan harga tidak diimbangi kenaikan pendapatan,” katanya.
Menurut Tifatul, situasi tersebut menunjukkan pentingnya membangun economic security atau ketahanan ekonomi masyarakat.
Konsep tersebut, kata dia, setidaknya harus mencakup tiga aspek, yakni ketersediaan (availability), keandalan (reliability), dan keterjangkauan (affordability).
“Ketahanan ekonomi bukan sekadar bantuan jangka pendek untuk dua atau tiga hari, melainkan jaminan perlindungan jangka panjang yang berkelanjutan bagi kelompok rentan, pekerja, dan masyarakat miskin,” tegasnya.
Pakar Usulkan Sejumlah Kebijakan
Akademisi Ekonomi UPN Veteran Jakarta Prasetyo Hadi menilai tekanan terhadap daya beli masyarakat tidak terlepas dari persoalan kebijakan dan ketimpangan struktural.
Ia menawarkan sejumlah alternatif kebijakan untuk menjaga konsumsi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Beberapa opsi yang disorot antara lain penundaan kenaikan PPN untuk komoditas esensial, penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), pemberian subsidi energi secara langsung, serta insentif perpajakan bagi industri padat karya.
Dari sisi moneter, Prasetyo juga mendorong pelonggaran kebijakan makroprudensial, penurunan Giro Wajib Minimum (GWM), stabilisasi nilai tukar rupiah, serta pengelolaan suku bunga acuan secara terukur.
Menurutnya, berbagai kebijakan tersebut perlu diarahkan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada angka nasional, tetapi juga memberikan dampak nyata hingga ke daerah.
Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian
Akademisi Ekonomi Universitas Gunadarma Muhamad Yunanto menilai kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi salah satu faktor yang dapat menekan konsumsi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia menilai bantuan langsung tunai dan subsidi yang tepat sasaran masih diperlukan sebagai bantalan ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi.
Namun, bantuan tersebut perlu berjalan bersama kebijakan jangka panjang yang mampu menciptakan pendapatan produktif.
“APBN harus memiliki legitimasi substantif melalui manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat. Diagnosis perlindungan daya beli harus komprehensif: memadukan bantalan sosial, keterjangkauan layanan publik, stabilitas pasokan, serta penciptaan pendapatan produktif,” ujar Yunanto.
Masyarakat Mulai Mengandalkan Tabungan
Tekanan terhadap kondisi ekonomi masyarakat juga disoroti Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abdul Manap Pulungan.
Ia melihat adanya kecenderungan penurunan simpanan pada kelompok masyarakat menengah ke bawah. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menjadi indikasi bahwa sebagian masyarakat mulai menggunakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Ini menggambarkan masyarakat kelas bawah terpaksa ‘mantab’ alias makan tabungan untuk memenuhi kebutuhan pokok di tengah gejolak ekonomi,” ujarnya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena apabila berlangsung dalam waktu panjang, kemampuan masyarakat untuk menghadapi kebutuhan mendadak dan tekanan ekonomi berikutnya akan semakin terbatas.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat
FGD Badan Pengkajian MPR RI menjadi forum untuk membahas kondisi daya beli masyarakat sekaligus mencari alternatif kebijakan yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Masukan dari para anggota MPR dan sejumlah pakar tersebut diharapkan dapat menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Tantangan pemerintah ke depan bukan hanya menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berada di atas 5 persen. Yang tidak kalah penting adalah memastikan pertumbuhan tersebut mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, serta memperkuat daya beli masyarakat.
Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tidak berhenti sebagai angka statistik, tetapi benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Selain Tifatul Sembiring, FGD tersebut dihadiri sejumlah anggota Badan Pengkajian MPR RI, antara lain Darmadi Durianto, Muhammad Nur Purnamasidi, Maman Imanul Haq, Andi Yuliani Paris, Sri Wulan, Lia Istifhama, dan Al Hidayat Samsu.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan tiga narasumber, yakni Akademisi Ekonomi UPN Veteran Jakarta Prasetyo Hadi, Akademisi Ekonomi Universitas Gunadarma Muhamad Yunanto, serta Peneliti Senior INDEF Abdul Manap Pulungan.
