azel ginting
PrakarasWarga.Com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dievaluasi pemerintah agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran dan mampu menjangkau siswa yang membutuhkan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) tengah membahas sejumlah opsi penyempurnaan, termasuk pemanfaatan kantin sekolah serta perluasan sasaran ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan diskusi dengan Kepala BGN Nanik S Deyang terkait berbagai masukan mengenai pelaksanaan MBG.
Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kemendikdasmen pada Rabu (1/7/2026). Dalam agenda itu, kedua pihak membahas evaluasi pelaksanaan program sekaligus mencari cara agar manfaat MBG dapat dirasakan secara lebih efektif oleh para peserta didik.
Evaluasi Penyaluran MBG Jadi Perhatian
Abdul Mu’ti menjelaskan, Kemendikdasmen dan BGN melakukan pertukaran data terkait pelaksanaan MBG di lapangan. Evaluasi tersebut dilakukan karena siswa sekolah menjadi salah satu kelompok penerima manfaat terbesar dari program tersebut.
Salah satu pembahasan utama adalah bagaimana memperbaiki mekanisme distribusi makanan bergizi agar lebih efisien dan tepat sasaran.
Beberapa opsi yang dibicarakan antara lain penyaluran melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga kemungkinan melibatkan kantin sekolah sebagai bagian dari sistem pelaksanaan MBG.
Sasaran Penerima MBG Ikut Dikaji
Selain mekanisme distribusi, pemerintah juga membahas kemungkinan penyesuaian sasaran penerima program.
Abdul Mu’ti menyebut muncul pertanyaan apakah seluruh siswa harus menerima MBG atau program tersebut dapat lebih difokuskan kepada peserta didik yang benar-benar membutuhkan.
“Apakah memang harus semua murid menerima? Apakah dimungkinkan misalnya hanya murid yang betul-betul membutuhkan yang menerima,” ujar Abdul Mu’ti usai menghadiri tausiah Muharam 1448 H di Masjid Baitut Tholibin Kemendikdasmen, Jakarta.
Menurutnya, pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan program pemerintah berjalan efektif tanpa mengurangi tujuan utama, yaitu membantu pemenuhan gizi anak Indonesia.
Perhatian Khusus untuk Daerah 3T
Dalam diskusi tersebut, Kemendikdasmen dan BGN juga menyoroti pelaksanaan MBG di wilayah 3T.
Wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar memiliki tantangan tersendiri, terutama dari sisi akses transportasi, distribusi bahan pangan, hingga kesiapan infrastruktur pendukung.
Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan strategi khusus agar pelaksanaan MBG di daerah tersebut tetap berjalan dengan baik.
Keputusan Akhir Menunggu Arahan Presiden
Meski sejumlah masukan telah dibahas, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa belum ada keputusan final terkait perubahan skema pelaksanaan MBG.
Menurutnya, hasil diskusi antara Kemendikdasmen dan BGN masih berupa rekomendasi yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat.
“Jadi semuanya belum ada keputusan, masih berupa diskusi dan akhirnya nanti tentu saja Pak Presiden bersama BGN yang memutuskan,” jelasnya.
Pemerintah berharap melalui evaluasi yang dilakukan, Program Makan Bergizi Gratis dapat semakin efektif, merata, dan memberikan dampak positif bagi kesehatan serta perkembangan generasi muda Indonesia.
