azel ginting
PrakarsaWarga.Com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah dievaluasi pemerintah terkait mekanisme penentuan penerima manfaat. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah tidak lagi memberikan program tersebut kepada siswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke atas.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari menyampaikan bahwa penataan penerima manfaat menjadi salah satu pembahasan dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Rabu (15/7/2026).
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah menyoroti kelompok masyarakat berdasarkan kategori desil sosial ekonomi. Anak-anak dari keluarga yang masuk kategori desil 8, 9, dan 10 atau tergolong mampu menjadi kelompok yang kemungkinan tidak lagi menjadi sasaran utama penerima MBG.
“Untuk mereka yang ada di desil 8, 9, 10 yang mapan, kaya, kaya sekali, itu memang tidak akan diberikan lagi,” ujar Agustina usai rapat di Jakarta Pusat.
Pemerintah Pertimbangkan Kondisi Sekolah
Meski demikian, Agustina menjelaskan bahwa penerapan kebijakan tersebut tidak sederhana. Salah satu tantangan yang muncul adalah kondisi sekolah yang memiliki siswa dengan latar belakang ekonomi beragam.
Menurutnya, banyak sekolah yang dihuni oleh peserta didik dari berbagai kelompok sosial sehingga diperlukan kajian lebih mendalam agar kebijakan tidak menimbulkan persoalan baru.
“Misalnya ada sekolah negeri yang muridnya 50 persen berasal dari desil menengah ke bawah dan sebagian lainnya menengah ke atas, jangan sampai ada yang menerima dan ada yang tidak,” jelasnya.
Karena itu, pemerintah masih mencari skema terbaik agar program MBG tetap berjalan adil dan tepat sasaran.
Evaluasi MBG Dilakukan Secara Bertahap
Agustina mengatakan Presiden Prabowo meminta agar perubahan kebijakan terkait penerima MBG tidak dilakukan secara terburu-buru.
Hal tersebut mengingat jumlah penerima program saat ini sudah mencapai sekitar 63 juta orang, sehingga setiap keputusan harus mempertimbangkan berbagai aspek.
Menurut Agustina, pemerintah perlu melihat dampak kebijakan dari sisi sosial, psikologis, hingga pelaksanaan teknis di lapangan.
“Ini sudah 63 juta penerima manfaat, memang tidak mudah. Harus mempertimbangkan banyak aspek,” katanya.
BGN Diberi Waktu Satu Bulan untuk Mengkaji
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memberikan waktu sekitar satu bulan kepada BGN untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai penataan penerima MBG.
Agustina menyebut Presiden ingin memastikan setiap keputusan yang diambil benar-benar matang dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Pak Presiden tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Beliau ingin hati-hati,” ungkapnya.
Melalui evaluasi tersebut, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat semakin tepat sasaran, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi untuk tumbuh dan berkembang.
