Rina Putri
PrakarsaWarga.Com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE-8/PJ/2026 sebagai pedoman terbaru dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak. Aturan yang berlaku sejak 15 Juli 2026 ini merupakan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya sekaligus tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah ingin memperkuat sistem pengawasan perpajakan dengan memperluas pengumpulan data hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Pengawasan dilakukan melalui kunjungan lapangan, observasi, canvassing, hingga pemanfaatan teknologi seperti analisis data berbasis risiko, web scraping, remote sensing, dan integrasi dengan Coretax System.
Namun, perhatian publik tertuju pada ketentuan yang membuka ruang koordinasi antara petugas pajak dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta perangkat desa dalam membangun jaringan informasi di lapangan.
DJP menegaskan bahwa aparat TNI maupun Polri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, menagih, ataupun memungut pajak. Peran mereka hanya sebatas mendukung koordinasi dan menjaga keamanan agar kegiatan petugas pajak berjalan sesuai prosedur.
Meski demikian, pelibatan aparat keamanan tetap memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa pendekatan pengawasan pajak menjadi lebih represif, terutama di tengah menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
Selama beberapa tahun terakhir, berbagai kasus korupsi, penyalahgunaan anggaran, hingga gaya hidup mewah sejumlah pejabat menjadi sorotan publik. Kondisi tersebut dinilai ikut memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, termasuk dalam hal kepatuhan membayar pajak.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, pajak tidak hanya dipandang sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga bagian dari hubungan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kepercayaan publik, semakin besar pula potensi munculnya kepatuhan sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Sebaliknya, apabila masyarakat merasa diawasi secara berlebihan tanpa dibarengi transparansi dan akuntabilitas, dikhawatirkan akan muncul persepsi negatif yang justru dapat menurunkan semangat kepatuhan.
Selain itu, sejumlah pengamat menilai tantangan utama perpajakan Indonesia bukan hanya pada pengawasan di lapangan, melainkan juga pada perluasan basis pajak, optimalisasi teknologi, serta penanganan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh pelaku usaha berskala besar.
Karena itu, transformasi sistem perpajakan dinilai perlu lebih menitikberatkan pada peningkatan kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta penguatan integritas aparatur negara. Langkah tersebut diyakini mampu membangun kembali kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya bergantung pada ketatnya pengawasan, tetapi juga pada keyakinan masyarakat bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan benar-benar dikelola secara jujur, transparan, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.
